Sertifikat Tanah SHM Elektronik

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memaparkan sejumlah cara agar kasus Dino Patti Djalal tak terulang ketika sertifikat tanah fisik atau kertas beralih menjadi sertifikat tanah elektronik. Ia menerangkan nantinya proses verifikasi dan validasi kepemilikan sertifikat harus dibuktikan dengan sidik jari pemilik asli. Hal ini dilakukan untuk menutup celah balik nama sertifikat tanah menggunakan KTP palsu.

“Maka bukan KTP saja, tapi bisa masuk ke (sistem) Dukcapil, bisa dilihat dari sidik jari, sehingga kalau KTP saya dipalsukan, misalnya, enggak akan bisa. Karena begitu sidik jarinya ketahuan, enggak bisa diproses,” ucap Sofyan dalam konferensi pers, Kamis (11/2).

Di samping itu, sertifikat hak atas tanah juga akan tersimpan dengan aman dalam data base Kementerian ATR. Dengan demikian, tak ada lagi sertifikat dalam bentuk kertas yang rentan berpindah tangan. “Oleh sebab itu, kita mau memperbaiki sistem. Nanti semua data kita elektronik, nanti orang datang akan dicek langsung dengan sistem elektronik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan identifikasi kepemilikan sertifikat tanah elektronik juga akan dilakukan berlapis.

Selain dengan sidik jari, otentifikasi dapat juga dilakukan dengan retina mata, bentuk wajah dan lain-lain. “Data-data yang tidak ada di KTP seperti sidik jari, mungkin mata, itu dilakukan pengecekan juga,” terang Suyus. Kemudian, jika terjadi transaksi jual-beli, pemilik asli sertifikat tanah bisa langsung mendatangi kantor BPN bersama pihak pembeli tanpa perlu menenteng sertifikat tanah.

“Ke depan, sertifikat tanah elektronik bisa dicek saat itu juga, apakah sertifikat milik dia sama dengan yang ada di data base atau tidak. Jadi ini memang proses-proses yang akan kami lakukan untuk ke depan apabila kita sudah menggunakan teknologi elektronik,” tandasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui pihaknya kecolongan dalam kasus peralihan nama sertifikat tanah milik orang tua Dino Patti Djalal. Pasalnya, BPN turut meloloskan pengubahan nama pada sertifikat rumah milik orang tua mantan wakil menteri luar negeri tersebut.

“Sebenarnya kalau di BPN ini, kami juga kena penipuan, karena orang datang dengan KTP-nya seolah-olah KTP orang yang bersangkutan, ya, ada fotonya di situ, ada KTP-nya padahal itu adalah hasil rekayasa,” ujarnya dalam konferensi pers.

Sofyan menjelaskan pelaku kasus penipuan tersebut mendatangi kantor BPN dengan membawa sertifikat asli beserta KTP lama dari orang tua Dino. KTP non elektronik tersebut juga dipalsukan pada bagian foto sehingga menyulitkan proses identifikasi.

“Itu sulit sekali (dicegah) karena kebetulan itu bukan KTP elektronik. Makanya kalau KTP elektronik relatif jauh lebih mudah mencegah,” lanjutnya. Kini, ujar Sofyan, BPN bersama kepolisian tengah melakukan proses penyelidikan apakah ada keterlibatan notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam kasus penipuan tersebut.

“Kalau notaris terlibat kita akan investigasi, PPAT terlibat kita akan investigasi, kalau dia tidak hati-hati, kita akan mengambil hukuman disiplin pada PPAT tersebut, misalnya,” jelasnya. Menurut Sofyan kasus Dino Patti Djalal juga menyadarkan publik bahwa mafia tanah masih banyak yang bergentayangan.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli rumah, atau transaksi lainnya yang menyebabkan sertifikat beserta data pribadi berpindah tangan.

“Walaupun sudah banyak yang ditangkap tapi biasanya yang penjahat begitu dia residivis, seperti dikemukakan tadi, bahwa dalam kasus ini pernah ada yang ditangkap sebelumnya,” tegasnya.