Rumah Subsidi

Pengertian Rumah Subsidi

Rumah subsidi adalah rumah yang dijual dengan harga terjangkau dan para pembeli rumah subsidi mendapat keringanan bunga KPR dengan suku bunga flat. Harga murah tersebut karena rumah bersubsidi adalah rumah bebas PPN dengan demikian rumah ini sudah lebih murah sekitar 10 persen dari harga rumah tipe yang sama. KPR Bersubsidi adalah program cicilan kepemilikan rumah yang mendapat bantuan dan kemudahan dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Bunga KPR rumah subsidi flat karena telah disubsidi oleh Pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Apakah Rumah Subsidi Bisa Dibayarkan Secara Tunai?

Dengan terbitnya PMK NOMOR 81/PMK.010/2019 tentang batasan perumahan yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN maka rumah pada perumahan subsidi dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun penjualan melalui cash, pembayaran tunai atau tunai bertahap oleh konsumen dengan syarat yaitu luas tanah minimal 60 meter persegi, luas bangunan maksimal 36 meter persegi, tidak boleh langsung dijual kembali dalam waktu 4 tahun dan harga jual tidak boleh melebih harga batas atas rumah subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

Apakah Rumah Subsidi Boleh Di Tingkat?

Renovasi rumah adalah perubahan, modifikasi atau pembangunan sebuah tempat tinggal yang telah ada. Dengan demikian maka pembuatan bangunan bertingkat pada sebuah rumah subsidi termasuk dalam kategori renovasi. Renovasi dibagi lagi menjadi renovasi besar dan kecil. Rumah subsidi boleh melakukan renovasi kecil atau ringan apabila kredit rumah kurang dari lima tahun dan dilakukan untuk keperluan yang sifatnya mendesak seperti menambah bangunan di bagian belakang, menambah kanopi di bagian depan rumah, melakukan pengecatan serta membuat taman dan pagar.

Sedangkan untuk renovasi rumah subsidi dengan kategori berat boleh dilakukan selama mengikuti aturan, yakni tidak membongkar seluruh rumah dan hanya mengambil tanahnya saja karena itu rumah subsidi juga dilarang untuk melakukan pembangunan bertingkat karena pembangunannya tidak melekat pada tanah kecuali rumah telah ditempati selama 5 tahun berturut-turut.

Cara dan Prosedur Melakukan Renovasi Rumah Subsidi

Ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum melakukan renovasi rumah subsidi karena telah ada aturannya dan tidak boleh sembarangan. Berikut ini adalah tata cara dan prosedur untuk melakukan renovasi rumah subsidi setelah KPR disetujui oleh Bank yaitu :

  • Melakukan renovasi dengan maksimalkan penggunaan sisa lahan dengan syarat tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan karena setiap rumah subsidi yang dibangun memiliki sisa lahan di bagian belakang rumah untuk dijadikan rumah tumbuh berkembang. Halaman belakang tersebut boleh dimaksimalkan dengan merenovasi menjadi halaman belakang minimalis atau sekadar tempat jemuran.
  • Membangun pagar juga termasuk yang jenis renovasi yang diperbolehkan walaupun dalam cluster atau town house.
  • Renovasi yang tidak mengubah fasad rumah karena hal ini sangat berbeda dengan sekedar membangun pagar akan tetapi setelah 5 tahun ditempati maka menurut peraturan pemerintah renovasi dan mengubah bentuk fasad sangat diperbolehkan.
  • Apabila KPR belum lunas maka melakukan renovasi rumah harus dengan seizin pihak bank karena pihak banklah yang membayarkan asuransi rumah selama masa cicilan rumah.

Pencabutan status rumah subsidi dapat dilakukan bila pemohon menempati tanah melebihi batasan yang ditetapkan yaitu maksimal 200 meter persegi atau melakukan renovasi rumah sebelum wantuknya atau menyewakan serta melakukan jual beli rumah subsidi sebelum jangka waktu ditempati selama 5 tahun. Jika status subsidi dicabut maka sisa hutang yang belum lunas akan dikonversikan kedalam suku bunga komersial dan tidak lagi menikmati suku bunga flat dan dapat dituntut secara pidana dan denda Rp50 juta yang tercantum dalam Pasal 152 UU No.1 Tahun 2011.

Harga Rumah Subsidi Tahun 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan, harga jual rumah subsidi tahun 2021 tidak akan mengalami kenaikan dengan pertimbangan bahwa angka inflasi sektor konstruksi hanya sebesar 0.97 persen, ketersediaan rumah subsidi mencapai 227.183 unit dan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak mengalami kenaikan. Penetapan harga jual rumah subsidi ini akan menggunakan batasan harga jual rumah paling tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 Tahun 2020 dan Kepmen Nomor 587/KPTS/M/2019 Tahun 2019. Berikut ini batasan harga jual rumah subsidi tahun 2020 sebagai berikut:

  • Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu senilai Rp 168 juta. Papua dan Papua Barat sebesar Rp 219 juta
  • Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Kepulauan Mentawai, dan Bangka Belitung sebesar Rp 150,5 juta
  • Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) senilai Rp 164,5 juta
  • Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 156,5 juta
  • Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara